Tentang Kami
Profil BPTD Kelas I Jawa Barat
Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), telah terjadi perubahan signifikan dalam struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di wilayah Jawa Barat. Perubahan ini merujuk pada pengalihan status BPTD Kelas II Jawa Barat menjadi BPTD Kelas I Jawa Barat.
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- Kepala BPTD Kelas I Jawa Barat;
- Kepala Bagian Tata Usaha;
- Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum;
- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- Kepala Bidang Prasarana;
- Kepala Bidang Sarana dan Angkutan;
- Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan;
- Kepala Seksi Prasarana Jalan;
- Kepala Seksi Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- Kepala Seksi Sarana Jalan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- Kepala Seksi Angkutan Jalan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Kepala Seksi Pengawasan;
- Satuan Pelayanan;
- Kelompok Jabatan Fungsional.
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
- Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
