Palangka Raya_Kalteng , Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Tengah, Kepala Balai melalui Kasubbag Tata Usaha didampingi Para Kasi Dan Staf Teknis BPTD Kelas II Kalteng, dalam agenda kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah di Terminal AKAP W.A Gara Palangka Raya pada hari Rabu, 28 Mei 2025 .
Gubernur Kalteng Melakukan Wawancara Perihal Pelanggaran Tonase Di Dampingi Kasubbag Tata Usaha Dan Pejabat Struktural BPTD Kelas II Kalteng
Dalam kunjungannya Gubernur Kalimantan Tengah juga melaksanakan pengecekan MST terhadap 4 Truk tangki CPO hasil sidak Gubernur tanggal 27 Mei 2025.
Hasil kegiatan Pendampingan Gurbernur Kalimantan Tengah serta Inspeksi Kendaraan yang dilaksanakan pada Ruas Jalan Palangka Raya - Kuala Kurun, pada tanggal 27 s.d. 28 Mei 2025. Kegiatan ini berfokus terhadap Kendaraan Angkutan CPO, Sawit, dan Batu Bara yang melintasi Ruas jalan Palangka Raya - Kuala Kurun . Dalam kegiatan ini ditemukan sebanyak 4 Unit Kendaraan Tangki CPO dengan Pelanggaran terhadap Kelas Jalan II, dimana untuk Kelas Jalan II maksimal tonase MST 8 Ton. Kendaraan yang terindikasi dilakukan penyitaan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.
Gurbernur Kalimantan Tengah memberi peringatan kepada Pemilik kendaraan (Transportir) dan Perusahaan CPO agar kendaraan yang beroperasi maksimal MST (Muatan Sumbu Terberat) adalah 8.000 kg.Ungkap-Nya
Pada kesempatan ini Gubernur Kalimantan Tengah Melakukan peninjauan ke Fasilitas Terminal W.A Gara dengan arahan melakukan upaya untuk meramaikan terminal dan diminta dari BPTD Kelas II Kalimantan Tengah menyampaikan masukan secara tertulis ke Gubernur terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan. Pungkas-Nya
Peninjauan ke Fasilitas Terminal Wa Gara
Dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk membangun yang berkelanjutan yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, dalam hal ini untuk mendukung Asta Cita Presiden RI.
Kegiatan ini juga didampingi Bupati Gunung Mas serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Para Pejabat Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Stakeholder terkait lainnya.(IS/SS/BE)
