PONTIANAK — Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Barat bersiap menghadirkan moda transportasi publik baru di Kota Pontianak. Layanan angkutan umum perkotaan berbasis skema Buy The Service (BTS) ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Mei 2027 mendatang.
Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Barat, I Ketut Suhartana, menjelaskan bahwa dari tiga trayek yang telah ditetapkan secara keseluruhan, pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan uji coba pada dua koridor terlebih dahulu pada tahap awal pengoperasian.
Koridor pertama melayani rute Rusunawa Harapan Jaya menuju RSUD dr. Soedarso dengan panjang lintasan sekitar 21,04 kilometer. Untuk menunjang kelancaran operasional di koridor ini, disiapkannya delapan unit armada yang terdiri dari tujuh bus operasional dan satu bus cadangan. Sementara itu, koridor kedua mengusung pola melingkar (looping) yang menghubungkan TPI Nipah Kuning hingga Sungai Raya Dalam sepanjang kurang lebih 34,52 kilometer. Koridor ini membutuhkan alokasi 11 unit armada, meliputi 10 bus operasional dan satu bus cadangan.
“Dari tiga trayek yang telah diputuskan, pada tahap awal ini kami akan melaksanakan uji coba pada dua trayek terlebih dahulu,” ujar Suhartana.
Ia menerangkan, skema BTS merupakan bentuk pemberian layanan oleh pemerintah kepada pihak operator dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengawasan standar pelayanan tersebut mencakup aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, keterjangkauan, hingga kesetaraan bagi para pengguna jasa.
Suhartana menargetkan operasional di kedua koridor dapat berjalan penuh saat peluncuran pada Mei 2027. Pada masa pengenalan tersebut, pemerintah juga merencanakan penyediaan layanan tanpa tarif untuk membantu mengedukasi dan mengajak masyarakat mengutarakan kembali kebiasaan memanfaatkan angkutan umum perkotaan.
“Pada saat peluncuran nanti, operasional sudah berjalan penuh sekaligus menjadi masa percobaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemungkinan masyarakat tidak dipungut bayaran selama masa pengenalan ini,” jelasnya.
Rencana pengoperasian angkutan umum baru ini turut mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Pontianak. Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengakui bahwa kondisi geografis jalan yang relatif sempit serta tingginya tingkat kepadatan lalu lintas di sejumlah titik akan menjadi tantangan tersendiri dalam implementasinya. Menurutnya, langkah sosialisasi yang terukur serta evaluasi menyeluruh pasca-pengoperasian sangat diperlukan guna mengukur efektivitas program terhadap penguraian kemacetan dan pemenuhan mobilitas warga.
Guna mendukung pengawasan kinerja operasional dan keamanan penumpang secara real-time, seluruh unit armada akan dilengkapi dengan perangkat teknologi modern, seperti kamera pengawas (CCTV), sistem pelacak GPS, sistem pemantauan perilaku pengemudi (driver monitoring system), serta perangkat pembayaran elektronik Tap on Bus. Dalam hal akuntabilitas, PT Surveyor Indonesia turut ditunjuk untuk membantu pengelolaan serta memverifikasi pencapaian kinerja operator berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Sumber: https://pontianakinfo.disway.id/
