Ketersediaan transportasi umum masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi geografis dan keterbatasan akses membuat sebagian masyarakat kesulitan menjangkau pusat ekonomi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai tempat lainnya.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menyediakan layanan angkutan jalan perintis dan angkutan barang perintis di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan (3TP). Ditjen Perhubungan Darat memberikan subsidi untuk layanan angkutan jalan perintis bagi penumpang dan angkutan barang perintis guna mendukung distribusi kebutuhan logistik ke wilayah tersebut.
Mengenal Angkutan Perintis
Angkutan perintis merupakan layanan transportasi yang disubsidi pemerintah untuk menghubungkan wilayah 3TP yang belum terlayani angkutan umum secara memadai. Layanan ini disediakan agar masyarakat tetap memiliki akses transportasi, meskipun jumlah pengguna atau kondisi wilayah belum terjangkau oleh angkutan komersial.
Secara umum, layanan angkutan perintis mencakup angkutan jalan dan angkutan barang. Angkutan jalan perintis membantu masyarakat menjangkau berbagai pusat kegiatan, sedangkan angkutan barang perintis mendukung distribusi kebutuhan pokok dan barang penting ke wilayah dengan akses logistik terbatas. Kedua layanan tersebut mendukung konektivitas antarwilayah dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah 3TP.
Bus Perintis dan Perkembangan Trayeknya
Dalam layanan angkutan jalan perintis, bus perintis melayani masyarakat di wilayah yang belum memiliki transportasi umum secara memadai. Rute yang dilayani membantu masyarakat menjangkau sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan pusat kegiatan ekonomi.
Tarif perjalanan bus perintis lebih terjangkau karena sebagian biaya operasionalnya mendapat subsidi dari pemerintah. Salah satu operator yang mendapat penugasan untuk melayani angkutan jalan perintis adalah Perum DAMRI.
Jaringan trayek angkutan orang yang melayani angkutan jalan perintis tahun 2026 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5188 Tahun 2025. Penetapan tersebut berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026.
Berdasarkan KP-DRJD 5188 Tahun 2025, angkutan jalan perintis melayani 313 trayek yang tersebar di 32 provinsi pada tahun 2026. Sebanyak 640 unit bus disiapkan untuk mendukung operasional layanan tersebut dengan alokasi anggaran sebesar Rp161,2 miliar.
Jumlah trayek ini meningkat dibandingkan 2015, ketika angkutan jalan perintis melayani 217 trayek. Artinya, terdapat penambahan 96 trayek dalam kurun waktu tersebut.
Angkutan Barang Perintis
Selain melayani perjalanan penumpang, angkutan perintis juga mencakup layanan pengangkutan barang menggunakan kendaraan bermotor seperti truk untuk mengangkut kebutuhan pokok, barang penting, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya ke wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).
Layanan ini membantu menjaga ketersediaan pasokan barang di daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan logistik. Selain itu, angkutan barang perintis juga mendukung distribusi barang yang terhubung dengan angkutan laut perintis, angkutan penyeberangan perintis, angkutan udara perintis, dan pusat distribusi logistik.
Penyelenggaraan layanan ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Sementara itu, pelaksanaan angkutan barang perintis melalui jalan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2020.
Pada 2025, subsidi angkutan barang perintis dilaksanakan melalui sembilan lintasan yang tersebar di empat wilayah Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Untuk menjalankan layanan tersebut, pemerintah menugaskan Perum DAMRI sebagai operator.
Menjaga Konektivitas Antarwilayah
Keberadaan angkutan perintis membantu membuka akses dan menjaga konektivitas transportasi bagi masyarakat di wilayah 3TP. Melalui layanan bus, masyarakat memiliki pilihan untuk menjangkau berbagai tempat yang dibutuhkan. Sementara itu, angkutan barang perintis membantu memastikan pasokan kebutuhan dapat menjangkau daerah dengan akses logistik terbatas.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus mendukung penyelenggaraan kedua layanan tersebut. Dengan jangkauan layanan yang semakin baik, angkutan keperintisan diharapkan dapat membantu memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia.
